Data Karhutla Bengkalis tahun 2014 merilis kasus kebakaran hutan sebanyak 8.259 hektare dari 22.037 hektare atau 37,48 persen. Sementara 2015 justru sebaliknya. Bengkalis malah menjadi daerah yang berkontribusi dalam penurunan luas Karhutla yang terbesar di provinsi ini. Yaitu 7.957 hektare atau 45,58 persen dari total penurunan luas Karhutla di Provinsi Riau sebanyak 17.445,5 hektare.
Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menjelaskan, salah satu pihak yang memiliki andil terhadap penurunan luas Karhutla tersebut, adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis. Khususnya partisipasi mereka dalam pembuatan blocking kanal atau kanal penyekat. Ahmad Syah menjelaskan, dengan adanya kanal penyekat itu, selain menyebabkan lahan milik perusahaan menjadi lebih lembab dan sulit terbakar, juga dapat membantu meminimalisir dan memudahkan penanganan bila terjadi Karhutla.
“Bukan saja di lahan perkebunan milik mereka. Sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggungjawab dalam pencegahan Karlahut, melalui program corporate social responsibility (CSR), kanal-kanal tersebut hendaknya dapat dibangun di kawasan yang rentan terjadinya Karlahut, meskpiun di luar areal perkebunan milik mereka,” harap Ahmad Syah usai mengikuti Rakor tersebut.
Maksudnya, kalaupun terjadi Karhutla, menjadi terlokalisir sehingga tidak cepat meluas dan lebih mudah dalam pengendaliannya. Untuk memotivasi dan menggugah, Ahmah Syah berharap pemerintah juga dapat memberikan reward kepada perusahaan yang memiliki dan telah membuktikan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap penanganan Karhutla.
“Khususnya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan Karhutla. Kami nilai adanya hal demikian juga penting. Penghargaan seperti ini kami optimis akan muncul dan membangkitkan semangat perusahaan untuk ‘berkompetisi’ membuktikan kepedulian dan tanggung jawab mereka dalam pencegahan Karhutla,” saran Mantan Kepala Bapedalda Provinsi Riau ini.