Sebuah langkah kebijakan tidak popular digulirkan oleh Pemerintahan Jokowi. Rencananya, Pemerintah akan melakukan penghentian sementara (moratorium) rekrutmen CPNS baru mulai 2015 nanti. Tidak tanggung-tanggung, moratorium ini diberlakukan selama lima tahun.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Selasa (28/10). Kebijakan moratorium ini merupakan hasil koordinasi antara Yuddy dengan Wapres Jusuf Kalla. “Instruksi beliau (Wapres Jusuf Kalla, red) tentunya mendapat arahan dari Presiden Jokowi,” kata Yuddy.
Pemerintah menyadari hal ini merupakan langkah yang bakal menuai aksi kontra yang cukup besar mengingat selama ini peluang CPNS dijadikan sebagai tempat mencari kerja yang cukup besar oleh masyarakat. Mentri yang juga politisi dari Partai Hanura tersebut menjelaskan, kebijakan moratorium ini merupakan hasil dari penghitungan rasio jumlah pegawai dengan penduduk Indonesia. “Jadi harus dipastikan dulu. Misalnya jumlah penduduk kita 250 juta, rasio ideal jumlah pegawai (PNS) berapa,” katanya.
Jumlah rasio secara nasional tersebut, juga akan dikupas lebih lanjut di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dia mencontohkan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 47 juta, maka jumlah ideal pegawainya ada berapa. Begitu juga untuk di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8 juta, maka jumlah ideal pegawainya berapa. Nah selama penghitungan ini, penerimaan CPNS distop terlebih dulu. “Berapa rasio ideal baik tingkat pusat maupun daerah ini, sedang kami pelajari,” jelas pria asal Bandung, Jawa Barat itu.