Kementerian yang datang tersebut, lanjutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kehutanan, kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dijelaskannya bahwa jalan yang memiliki panjang 126 km dan lebar 100 meter itu anggarannya berjumlah Rp14,7 triliun dengan ganti rugi tanah kepada masyarakat senilai Rp153 miliar.
"Kita tentu senang dana Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14,7 triliun bisa dibawa ke Riau," ungkapnya.
Ia mengatakan, dimulainya pembangunan jalan tol tersebut tidak terlepas dari telah disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau oleh Menteri Kehutanan pada HUT Riau 9 Agustus lalu.
"Selama tujuh tahun kita berjuang agar RTRW ini ditandatangani sehingga kawasan yang dulunya masih berstatus kawasan hutan bisa untuk dibangun," imbuhnya.
Menurutnya, sebelum RTRW ditandatangani, pembangunan di Riau sulit dilaksanakan karena banyak yang dianggap kawasan hutan.
Selain jalan Tol Pekanbaru-Dumai, di tengah kota seperti di tepi Sungai Siak saja tidak bisa dibangun karena masuk kawasan hutan.
Sebelumnya, ia merencanakan pembangunan 48 buah rumah layak huni di tepi sungai itu karena masih banyak masyarakat yang miskin di situ. Akan tetapi terkendala dengan statusnya yang kawasan hutan.
Setelah ditandatangani RTRW, ia merasa lega dan bisa membuat program rumah layak huni ke seluruh Riau. Ia menyatakan akan membangun empat unit rumah dalam tiap desa.
"Harga rumahnya nanti tidak murah, dulu Rp35 juta, sekarang Rp75 juta. bentuknya juga bagus pakai keramik dan plafon karena bagaimana mungkin rumah itu disebut layak huni kalau harganya murah," ucapnya.