Menurutnya kabut asap yang sudah terjadi berminggu-minggu seharusnya diatasi sedari awal. Mengingat kebakaran yang menyebabkan asap di Riau rutin selalu terjadi setiap tahun. Kondisi ini berlangsung sejak sekitar 18 tahun. Namun belum ada langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalah tersebut.
Jalan yang seharusnya ditempuh menurut Abetnego adalah melakukan tinjaun ulang terhadap usaha perkebunan di Riau dan wilayah sekitarnya. Pasalnya perkebunan dianggap sebagai salah satu masalah utama yang mengakibatkan kebakaran hutan.
Abetnego menilai, meski aturan tata ruang beberapa daerah memperbolehkan untuk perkebunan, namun bisa saja kegiatan itu malah merusak lingkungan sekitar. "Pemerintah harus cabut izin-izin itu dan merehabilitasinya. Kalau tidak, yang menanggung kerugian adalah masyarakat," ujarnya.
Tahun lalu Lembaga ini juga melaporkan sejumlah perusahaan ke Polda Riau dan mendampingi warga untuk melakukan gugatan kolektif alias class action terhadap negara.
Desakan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap izin perusahaan yang ada di Riau juga dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Asap Riau (Gempar). Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas ini menggelar aksi solidaritas di Bundaran HI Jakarta, Minggu (16/3). Aksi ini mereka lakukan atas keprihatinan terhadap kabut asap yang menyelimuti Riau sebulan terakhir.
Dalam aksinya mahasiswa menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau bukan bencana, malainkan kejahatan yang dilakukan pemerintah melalui izin-izin yang dikeluarkan di kawasan hutan.
Gempar juga mendesak pemerintah mencabut semua izin perusahaan perkebunan, hutan tanaman industri (HTI) maupun migas dan pertambangan yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu pemerintah juga didesak mengaudit semua perizinan perusahaan tersebut demi penyelamatan hutan Riau yang kian hari semkain menipis.
Sementara itu SBY dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada sejumlah kepala daerah di Provinsi Riau dan perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Pertemuan terjadi siang ini, pukul 14.00 WIB. ***