UMP PROVINSI YOGYAKARTA 2014 - Ketika anda melamar sebagai pegawai di suatu perusahaan, kemungkinan anda juga akan ditanya berapa gaji minimum yang ingin anda dapatkan dari perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan biasanya akan menentukan upah atau gaji pegawainya dengan berpatokan pada upah minimum provinsi atau uaph minimum kabupaten/kota. Upaha minimum, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jika anda akan membangun karir di Provinsi DI Yogyakarta, anda juga perlu tahu tentang upah minimum provinsi tersebut agar setidaknya anda bisa hidup berkecukupan dan layak.
Upah minimum Provinsi DI Yogyakarta naik dari tahun 2012 ke tahun 2013. Pada tahun 2012, upah minimum provinsi DI Yogyakarta adalah Rp. 892.660,- dan di tahun 2013 menjadi Rp. 947.114,-. Bagaimana dengan tahun 2014? Apakah juga akan ada kenaikan upah minimum untuk provinsi DI Yogyakarta? Hingga tanggal 12 November 2013, baru ada 24 provinsi yang menetapkan UMP 2014. DI Yogyakarta sendiri merupakan satu dari empat provinsi di Indonesia yang belum mengumumkan upah minimun provinsi. DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat adalah empat provinsi yang kemungkinan tidak menetapkan upah minimum provinsinya. Proses pembahasan dan penetapan UMP seharusnya bisa dipercepat dengan harapan bisa menekan gejolak pengusaha dan pekerja. Penetapan UMP untuk tahun 2014 yang tertunda di beberapa provinsi salah satunya disebabkan oleh karena proses pembahasan akhir yang belum selesai serta masih menunggu surat keputusan dari gubernur masing-masing provinsi.
Seorang pegawai atau buruh yang digaji di bawah upah minimum berhak mengambil langkah hukum. Bagaiman pun juga, penetapan upah minimum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan seperti pemenuhan kesejahteraan buruh atau pekerja serta kemampuan pengusaha itu sendiri agar proses produksi serta perekonomian tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Upah minimum provinsi bisa memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berhubungan atau berkaitan.