UMP Provinsi Jawa Timur 2014 - Hampir semua provinsi di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang sama yaitu adanya penetapan UMP 2014. Beberapa gubernur dari beberapa provinsi telah memberikan keputusan tentang kenaikan UMP untuk wilayah yang mereka bawahi. Meski demikian, banyak provinsi yang mengambil keputusan untuk tidak menetapkan UMP di provinsi mereka dengan berbagai alasan. Seperti halnya GUbernur Jawa Timur, Soekarwo, memberikan pernyataan bahwa UMK di Jawa Timur akan mengalami kenaikan di tahun 2014. Meski demikian, Soekarwo belum bisa memberikan kepastian apakah Jawa Timur akan menetapkan UMP untuk 2014. Soekarwo menjelaskan bahwa di Jawa Timur terdapat angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang memiliki range cukup jauh antar masing-masing kota dan kabupaten. Adanya jangkauan yang cukup jauh ini membuat pemerintah kesulitan dalam menetapkan UMP.
Meski demikian, Soekarwo juga menjelaskan bahwa proses penyusunan UMK sudah berjalan dan diharapkan sudah bisa ditetapkan sebelum akhir tahun 2013. Dalam proses penetapan UMP biasanya dibutuhkan proses survey ke lapangan untuk mengetahui angka KHL di masayarakat. Selain itu, kondisi pasar dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu acuan dalam menentukan angka UMP. Di Jawa Timur terdapat kabupaten dengan angka KHL kurang dari 1 juta. Sedangkan, untuk kota besar seperti Surabaya yang merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan pemerintahan memiliki KHL di atas 2 juta. Tentu saja, proses penetapan UMP akan sedikit berkendala melihat kondisi tersebut karena kebutuhan hidup layak untuk kawasan kota besar dan kabupaten sangat berbeda.
Meski demikian, pemerintah Jawa Timur akan berupaya memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah bersama asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh akan berupaya mencari kata sepakat untuk menentukan besaran UMP dan UMK Jawa Timur tahun 2014 sehingga semua pihak baik pengusaha dan pekerja tidak aka nada yang merasa dirugikan. Sejauh ini, Jawa Timur belum mengumumkan tentang penetapan UMP Jawa Timur 2014. Meski demikian, bila tidak ada penetapan UMP 2014, pemerintah Jawa Timur akan menjadi fasilitator dan mediator dalam menyusun UMK sesuai dengan kondisi lapangan Jawa Timur.